BUS-TRUCK - Layanan publik terintegrasi Biskita 'Trans Wibawa Mukti' resmi mengaspal setelah diluncurkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Museum Gedung Juang, Jalan Sultan Hasanudin, Kecamatan Tambun Selatan.
"Trans Wibawa Mukti ini melayani rute koridor pertama dari Stasiun Cikarang sampai Stasiun LRT Jatimulya," kata Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, saat akhir lalu (1/12). Seperti dikutip dari Antara.
Dedy menyampaikan lagi bahwa kehadiran Trans Wibawa Mukti dengan skema Buy The Service (BTS) ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan transportasi umum perkotaan yang aman, nyaman, terjangkau dan berkelanjutan.
"Kami menyadari penting transportasi terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," katanya menambahkan. Ia juga berharap layanan transportasi publik ini tidak hanya menjadi solusi mobilitas melainkan juga simbol kemajuan infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Bekasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna, mengatakan jumlah armada Trans Wibawa Mukti yang beroperasi pada koridor pertama ini sebanyak 15 unit, terdiri atas 14 unit siap operasi dan satu armada cadangan.
"Kapasitas penumpang 40 orang, waktu operasi mulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB dengan tarif nol rupiah selama masa uji coba," katanya.
Yana menjelaskan Trans Wibawa Mukti terdiri atas tujuh koridor dengan tahap awal operasional untuk koridor satu meliputi rute Stasiun Cikarang, Pasar Cibitung, Pasar Tambun, Bulak Kapal sampai Stasiun LRT Jatimulya.
"Rute yang ditempuh Trans Wibawa Mukti sepanjang 40 kilometer pulang-pergi dengan jumlah halte atau pemberhentian bus sebanyak 50 titik. Headway (jarak antar kendaraan) selama 12 menit dengan waktu tempuh pulang-pergi 163 menit," katanya menjelaskan.
Baca juga: Menhub: Bus Kota Listrik Perlu Ditambah
Baca juga: Ternyata Angkutan Umum Wajib Disediakan Pemerintah Daerah
Bus Kota skema BTS juga diputuskan beroperasi di wilayah Bogor
Dalam kesempatan terpisah, operasional transportasi massal Biskita Transpakuan di Kota Bogor, Jawa Barat, dipastikan kembali berlanjut di dua koridor setelah mendapat anggaran Rp10 miliar dalam APBD Kota Bogor tahun 2025.
Sebelum masa subsidi dari pemerintah pusat akan habis pada akhir 2024, saat ini Biskita Transpakuan beroperasi di empat koridor yakni 1, 2, 5, dan 6.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, di kota Bogor, akhir pekan lalu (30/11), mengatakan dua dari empat koridor yang paling menguntungkan akan beroperasi setelah dilakukan kajian dan penghitungan.
“Jadi tidak akan ada perubahan halte. Mungkin koridor kami akan membiayai dua (koridor) dulu, yang mana dari empat (koridor) ini dua ini adalah yang paling tinggi dan juga paling secara ekonomi paling masuk. Sudah dihitung dan dikaji,” ujarnya pula.
Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, load factor Biskita Transpakuan pada September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif.
Dari data BPTJ disebutkan, antara lain pada Koridor 1, mencapai 65,23 persen, Koridor 2 melebihi target di angka 111,89 persen, Koridor 5 mencapai 49,67 persen, dan Koridor 6 sebesar 23,65 persen.
Di samping itu, Hery mengatakan, anggaran Rp10 miliar ini digunakan untuk membiayai operasional Biskita Transpakuan, masih dengan skema yang sama, yaitu Buy The Service, sampai anggaran perubahan yang pembahasannya akan dipercepat pada 2025.
“Jadi InsyaAllah cukup untuk sampai pelayanan sampai enam bulan ke depan,” kata Hery.
DPRD Kota Bogor menganggarkan Rp10 miliar pada APBD Kota Bogor tahun 2025, untuk kelanjutan operasional transportasi massal Biskita Transpakuan yang tidak lagi disubsidi oleh Pemerintah Pusat tahun depan.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, juga mengatakan kalau operasional Biskita Transpakuan akan berlanjut dengan mekanisme yang sama dengan yang selama ini berjalan, yaitu pembelian layanan atau Buy The Service (BTS).
“Karena kemampuan anggaran saat ini banyak yang diperlukan, kami baru bisa menganggarkan untuk Buy The Service itu sekitar Rp10 miliar untuk tahun 2025,” pungkas Adityawarman. (EW)
Baca juga: Pemerintah Daerah Perlu Bikin terobosan Angkutan Massal
Baca juga: Program Bus BTS Sudah Angkut 80 Jutaan Penumpang