BUS-TRUCK - Kecelakaan bus pariwisata di kota Batu, Kabupaten Malang, pekan lalu (8/1) untuk kesekian kalinya memberikan indikasi sangat kuat bahwa ada yang tidak beres dalam manajemen transportasi darat untuk penumpang di Indonesia.
Instansi terkait dengan tata kelola angkutan penumpang seperti mengabaikan kecelakaan bus pariwisata di Subang, Jawa Barat tahun lalu (11/5). Runtutannya mirip dengan kecelakaan di Batu, sebut saja bus tidak layak pakai sampai legalitas operasional yang sudah tidak berlaku.
“Hal ini tetap akan berulang dan terjadi selama pemerintah lemah dalam law enforcement di jalan dan tidak tepat sasaran dalam penindakan. Bus sebesar itu bebas beroperasi tanpa legalitas yang clear. Ini kan fakta yang sangat tegas kalau pemerintah tidak peduli dan lemah,” buka Ketua Bidang Angkutan Orang DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan.
Dihubungi langsung pekan ini (13/1), Sani, begitu ia sering dipanggil, juga menyebutkan bahwa masyarakat juga punya andil besar dalam setiap kecelakaan bus pariwisata. Alih-alih mempertimbangkan armada yang laik jalan serta memenuhi syarat resmi dalam beroperasi namun lebih mempertimbangkan soal harga sewa.
Sejurus kemudian disebutkan oleh Sani bahwa kepedulian masyarakat atas kondisi teknis dan juga aspek legalitas sebuah bus pariwisata itu sebenarnya merupakan kewajiban yang tidak semestinya diabaikan begitu saja.
Tidak bisa menepis kegusarannya, pria berkacamata itu menjabarkan sudut pandangnya. "Di sini juga peran pemerintah yang tidak hadir, seharusnya tidak saja pengawasan tapi penindakan tegas dengan konsistensi yang pasti harus terus di lakukan pemerintah dalam hal ini tidak hanya Polri ataupun Perhubungan tapi seluruh stakeholder harus melek dan peduli dalam penegakan hukum terhadap penyelenggaraan transportasi ilegal ini.”
Baca juga:Korlantas: Ramp Check Bus Pariwisata Seluruh Indonesia
Baca juga:Hasil Pemeriksaan Dithubdar, Separuh Bus Pariwisata Tidak Laik Jalan
Jika terjadi kejadian seperti di Batu itu ia juga berharap perlunya dilibatkan pihak Reskrim dari Kepolisian karena ada indikasi terjadi penyelengaraan bisnis yang menyalahi aturan.
Keterlibatan itu agar membuat proses penyelidikan kecelakaan bisa menyangkut potensi masalah yang ada di hilir maupun di hulu. Pemilik serta pengemudi kendaraan, kemudian penyelenggaran perjalanan, bahkan sampai pihak penyewa bus harus dimintai pertanggungjawabannya.
Karena menurut pria yang juga rutin mengunggah konten video di media sosial soal bus membebankan persoalan sebuah kecelakaan bus pada sosok pramudi tidaklah bijak.
“Banyak pengemudi itu yang sebenarnya juga korban, artinya korban dari pengelola perusahaan yang tidak sesuai aturan, tapi sayangnya dengan banyak alasan tetap dijalankan (kendaraan yang tidak lain jalan, Red). Bicara hukuman terhadap pengemudi busnya sesuai tingkat kesalahannya saat terjadi kecelakaan tapi harus dari ‘pangkal’ agar fair,” harap Sani lebih lanjut.
Sebagaimana dikutip dari Antara (13/1), pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur, pada pekan lalu (10/1) telah menetapkan pramudi bus pariwisata nahas itu sebagai tersangka atas kejadian kecelakaan di Kota Batu.
Pasal 311 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman 12 tahun penjara adalah konsekuensi hukum yang harus dihadapi pramudi bus dengan nomor polisi DK 7942 GB tersebut.
(EW)
Baca juga: Organda: Ramp Check Bus Pariwisata Di Lokasi Wisata Perlu Ditambah
Baca juga:Mengapa Uji KIR Perlu Dilakukan Rutin?