BUS-TRUCK - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bakal memblokir pengguna Kartu Layanan Gratis Transjakarta (TJ Card) yang kedapatan menyalahgunakan kartu tersebut.
Seperti diterangkan oleh Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Transjakarta, Ayu Wardhani. Ia mencontohkan bentuk penyalahgunaan kartu tersebut, misalnya, terdapat perbedaan data antara pendaftar dengan orang yang menggunakannya di halte Transjakarta.
"Misalkan nanti masuk halte dicek fotonya beda sama yang datang itu. Jadi itu kami langsung tarik, kartunya langsung kami blokir seumur hidup," kata Ayu saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, pekan ini (18/2). Seperti dikutip dari Antara.
Dalam mengurus kartu gratis itu tidak sulit, prosesnya pembuatan kartu tersebut adalah 14 hari dan warga bisa mendaftarkan diri sebagai penerima manfaat TJ Card. Pembuatan kartu bisa dilakukan di kelurahan terdekat.
Manajemen Transjakarta berupaya melakukan "jemput bola" dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat terkait pendistribusian kartu tersebut. "Jadi kalau, misalkan, memang ada kelurahan 'request' (minta), bersurat ke kami. Ya nanti kami juga akan bisa datang untuk sosialisasi dan buka layanan," kata Ayu lagi.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Jakarta Barat, Febriandri Suharto, mengatakan bahwa pihaknya akan membantu PT Transjakarta menyelesaikan 'missing link' terkait kepemilikan TJ Card.
"Apakah mereka pindah, apakah mereka kontaknya sudah berubah atau apapun yang terjadi sehingga tidak merespon jangkauan dari Transjakarta," ungkap Febri.
Kendati ada ribuan kartu yang belum diambil pemiliknya, namun Febri menyebutkan, pendaftaran TJ Card masih dibuka hingga saat ini.
Baca juga: Transjakarta Akan Tempatkan Petugas Di Perlintasan Kereta Api
Baca juga: Transjakarta Terus Dorong Metode Pembayaran Pakai QRIS
Golongan penerima kau gratis naik Transjakarta
Terdapat 15 kategori yang berhak mendapat layanan TJ Card, di antaranya, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Kemudian, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Selanjutnya, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Lalu, para Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbut), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan terakhir Juru Pemantau Jentik (Jumantik). (EW)