BUS-TRUCK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta hingga saat ini masih menyiapkan kebijakan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan warga Jakarta sebagai bagian dari program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno.
"Ya, segera. Itu sedang kami persiapkan karena masuk dalam program 100 hari," ujar Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, di Jakarta, pekan ini (25/2).
Sejumlah golongan warga yang nantinya bisa naik kendaraan umum di Jakarta seperti Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), serta JakLingko secara gratis antara lain lansia, penyandang disabilitas dan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Hal tersebut pernah Rano dan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sampaikan dalam kampanye mereka pada November 2024 guna mempermudah akses transportasi publik bagi kelompok tertentu.
Diharapkan dengan menggratiskan biaya transportasi umum untuk sejumlah golongan tertentu, diharapkan kemacetan di Jakarta dapat berkurang dan biaya hidup masyarakat Jakarta dapat ditekan.
Selain angkutan umum gratis, Rano dan Pramono juga berencana memperluas jaringan angkutan umum ke daerah penyangga Jakarta.
"Kami jauhkan alurnya supaya masyarakat di Bekasi, Depok, Tangerang, kembali dan datang ke Jakarta, tidak pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta," ujar Rano lagi seperti dikutip dari Antara.
Sementara itu, Pemprov DKI telah menetapkan 15 golongan masyarakat yang berhak mendapatkan layanan gratis naik Transjakarta.
Lima belas golongan yang bisa gratis naik angkutan umum di Jakarta itu adalah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima KJP, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) melalui Bank DKI dan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
Lalu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Kemudian, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).
Baca juga:TransJakarta Targetkan Jangkau Semua Pasar Di Jakarta
Baca juga:Transjakarta Akan Jadi Transjabodetabek?
Pada kesempatan yang lain, pihak Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan pemerintah menghadirkan layanan transportasi yang mengangkut warga dari perumahan-perumahan kelas menengah dan menengah ke bawah di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) menuju Jakarta.
Layanan ini diharapkan nantinya dapat mendorong warga yang bepergian ke Jakarta mau menggunakan kendaraan umum.
"Perumahan kelas menengah dan menengah bawah jumlahnya sekitar 1.300 di Bodetabek, itu dikasih angkutan. Mereka juga turut dibantu naik KRL," kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno, di Jakarta, beberapa waktu lalu (23/2).
Menurutnya, setidaknya layanan kendaraan umum ini melayani masyarakat yang ingin ke Jakarta pada pagi hari lalu mengantarkan mereka kembali pada sore harinya. "Minimal pagi hari ada kendaraan langsung aja masuk kota Jakarta dan sore kembali lagi. Kayak angkutan Jabodetabek Residence (JR) Connection," ujar Djoko. (EW)