OTODRIVER – Masih belum pulih sepenuhnya dari pelemahan selama periode pandemi, sektor otomotif nasional mengawali tahun 2025 dengan sejumlah penghadang.
Fluktuasi kurs Rupiah terhadap dolar AS, efek berantai dari pengenaan PPN 12 persen, dan yang juga tak kalah pelik yaitu soal pajak Opsen. Secara umum dipahami oleh banyak pihak sebagai tambahan pajak atas turunan pajak yang sudah tertera pada STNK.
Hal itu nyata merisaukan calon pembeli mobil, dan tentu saja pihak APM. Karena belum ada kepastian berapa tambahan pajak yang akan dibayarkan saat transkasi pembelian mobil. Mengingat setiap daerah, setidaknya setiap provinsi di seluruh Indonesia, akan mengeluarkan tarif yang berbeda.
Budi Darmawan J., Sales Director PT Chery Sales Indonesia, saat ditemui langsung beberapa waktu lalu (10/12) juga menyiratkan bahwa pihaknya mencermati penerapan Opsen. “Meskipun Opsen akan dibayarkan oleh konsumen namun ini tetap akan menjadi pertanyaan bagi calon konsumen karena harga mobil yang akan dibayarkan jadi 'melonjak',” ungkapnya sembari menyebutkan ada potensi setidaknya belasan juta rupiah yang akan jadi tambahan dari price list.
Kegusaran itu ternyata juga menghinggapi Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita. menyatakan, pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (Opsen) yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kendaraan bermotor, memberatkan industri otomotif nasional.
"Yang paling sulit untuk pabrikan mobil dan untuk konsumen adalah pajak yang diatur oleh Pemda, namanya Opsen. Itu yang membuat sektor otomotif akan berat," kata Menperin, seperti dikutip dari Antara (3/1).
Opsen tidak akan berjalan lama?
Dikatakannya lebih lanjut oleh Menperin, penerapan Opsen pajak kendaraan bermotor, cepat atau lambat nantinya bakal merugikan ekonomi daerah masing-masing, sehingga pemimpin daerah akan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti menerapkan relaksasi pajak.
"Saya kira nggak akan terlalu lama Pemda-Pemda nanti merasakan kebijakan Opsen itu, justru akan merugikan ekonomi daerah sendiri. Tidak akan terlalu lama. Itu saya melihatnya pemda-pemda itu akan melakukan atau akan mencari atau akan menerbitkan regulasi, misalnya untuk relaksasi," katanya menganalisa.
Lebih lanjut, menurut Menperin lagi, pungutan tersebut nantinya turut membuat masyarakat enggan membeli mobil baru, yang pada akhirnya pemerintah daerah tidak mendapatkan pemasukan.
Memang ada wilayah seperti Daerah Khusus Jakarta, dan kemungkinan Provinsi Jawa Timur, yang memilih tidak memungut pajak Opsen untuk kendaraan bermotor. Namun secara umum Provinsi lain masih belum menetapkan tarif yang jelas atas pajak Opsen untuk transkasi pembelian kendaraan bermotor.
Dikutip dari laman bapenda.jakarta.go.id, penerapan pajak Opsen dikarenakan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemerintah Provinsi Jakarta kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Oleh karena itu UU HKPD telah diatur terkait pemungutan opsen yang sebenarnya menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota otonom.
Secara definisi, seperti tercantum pada Kentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa :
- Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Opsen MBLB (Minneral Bukan Logam dan Batuan) adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Khusus untuk pengenaan Opsen pajak pada PKB dan BBNKB dikenakan sebesar 66 persen dari nilai pajak yang terutang. Tapi bukan kemudian pajak kendaraan langsung naik sebesar 66 persen, karena rincian tarif dasar untuk PKB dan BBNKB juga disesuaikan dulu agar tidak terlalu membebani masyarakat.
Rinciannya, tarif PKB untuk kepemilikan pertama disesuaikan dari 1,75 persen menjadi 1,86 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Begitu pula dengan tarif BBNKB, yang turun dari 20 persen menjadi 12 persen dari NJKB.
Jika disimulasikan dalam kalkulasi Opsen Pajak, contoh satu kendaraan dengan NJKB sebesar Rp200 juta, maka perhitungan pajaknya menjadi:
- PKB: 1,1% × Rp200.000.000 = Rp2.200.000
- Opsen PKB: 66% × Rp2.200.000 = Rp1.452.000
- Total Pajak yang Dibayar: Rp2.200.000 + Rp1.452.000 = Rp3.652.000
Angka Rp3.652.000 inilah yang akan dibayarkan saat pembelian mobil, naik dari angka Rp2.200.000 karena ada tambahan Opsen PKB 66 persen tadi. (EW)