BUS-TRUCK – Berkaitan dengan pengurangan anggaran yang juga dilakukan pada setiap pemerintah daerah, termasuk Provinsi DKI Jakarta.
“Kita hanya menerima Rp11,5 triliun. Di dalam APBD kita, dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Era anggaran besar selama ini kontrolnya tidak ketat. Sudah lewat, sudah berakhir,” katanya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dalam keterangannya pekan ini (6/10) akan mengkaji subsidi transportasi umum sebagai upaya efisiensi anggaran setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Meski begitu, diungkapkan juga olehnya bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum tentu menaikkan tarif transportasi umum di Jakarta.
“Yang jelas tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (anggaran Jakarta). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta.
Saat ini subsidi transportasi umum di Jakarta kini hampir Rp15.000 per orang.
Namun, Pramono menekankan program-program prioritas bagi warga Jakarta yang kurang mampu tidak akan diganggu sama sekali.
Menurutnya opsi efisiensi yang dilakukan Pemprov Jakarta berkaitan dengan perjalanan dinas hingga anggaran-anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas utama.
Baca juga: Jakarta Masuk Daftar Kota Transportasi Terbaik Di Dunia
Baca juga: Transjakarta Operasikan 10 Ribu Bus Listrik Sampai 2030
Anggaran dipangkas, penghasilan meningkat
Sebenarnya pihak Transjakarta pernah dilakukan pengurangan anggaran operasional. Pada 2023, subsidi Public Service Obligation (PSO) sempat dipangkas Rp336 miliar dari usulan awal sebesar Rp3,9 triliun.
Meski demikian, layanan operasional TransJakarta tetap berjalan normal.
Tahun 2024, PT TransJakarta juga berhasil menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi hanya Rp9.831 per penumpang.
Hal itu dilakukan dengan peningkatan jumlah armada hingga 4.388 unit dan 235 rute yang melayani seluruh wilayah Jakarta.
Pendapatan non-tiket (non-farebox) juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp218,4 miliar, atau naik 3,5 kali lipat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.
Hal itu menunjukan bahwa program efisiensi bisa dilakukan tanpa mengurangi standar pelayanan. Seperti dijabarkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Ade Suherman (8/10).
Menurut Ade, seperti juga dikutip dari Antara, Transjakarta bisa menjadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan.
Berdasarkan laporan keuangan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD0 DKI Jakarta tahun 2024, total pendapatan usaha Transjakarta mencapai Rp4,47 triliun. (EW)