BUS-TRUCK – Setelah beberapa saat sempat berhenti beroperasi dan kelanjutan kegiatan yang terkatung-katung, akhirnya menemui titik terang.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa pengelolaan Teman Bus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Bali beralih ke pemerintah daerah (pemda) masing-masing per Januari 2025.
"Pengelolaan pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS) di wilayah Provinsi Bali dan Provinsi DI Yogyakarta beralih ke pemerintah provinsi setempat terhitung per Januari 2025," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Hubdat Kemenhub, Ahmad Yani, dalam keterangan di Jakarta, pekan ini (30/1).
"Berdasarkan kesepakatan bersama antara Ditjen Hubdat dengan Pemerintah Daerah tentang Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan bahwasanya jangka waktu pelaksanaan kesepakatan bersama berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tahun 2019 yang berakhir pada tahun 2024," kata Ahmad Yani menguraikan.
Baca juga: Aktivasi Bus Cibinong-Puncak Masih Terkendala Rute Angkot
Baca juga: Anggaran Rp177 Miliar Untuk Pengembangan Angkot Tahun 2025
Sejak awal munculnya layanan tersebut hingga tahun 2024, Ditjen Hubdat Kemenhub telah memberikan stimulus berupa subsidi pada layanan Teman Bus di 11 kota, yaitu Kota Denpasar, Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, Banjarmasin, Makassar, Bandung, Surabaya, Banyumas, dan Balikpapan dengan total sebanyak 45 koridor.
Dari kota-kota tadi yang telah berakhir nota kesepakatannya saat ini, yakni Denpasar, Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta, Makassar, Bandung, dan Banjarmasin.
"Beberapa pemerintah daerah telah mengambil alih layanan BTS Teman Bus ini, seperti di Kota Surakarta sebanyak tiga koridor serta Kota Banjarmasin, Medan, dan Bandung seluruh koridornya telah dikelola oleh pemda setempat," ujarnya menjelaskan. Seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya, Makassar, dan Palembang juga telah mengambil alih satu koridor Teman Bus di wilayahnya sebagai upaya untuk terus menyediakan layanan transportasi publik yang baik bagi masyarakat.
Sesuai nota kesepakatan, kata Yani lagi, tentunya Pemerintah Provinsi Bali dan Yogyakarta diharapkan dapat meneruskan layanan tersebut sebagai bentuk komitmen penyediaan angkutan massal perkotaan kepada masyarakat.
"Kami berharap masing-masing pemda dapat memaksimalkan anggarannya untuk penyelenggaraan angkutan massal perkotaan ini dan juga bisa lebih menyosialisasikan kepada masyarakat terkait kesadaran untuk menggunakan angkutan umum," pungkasnya. (EW)