Integrasi antar moda transportasi massal di wilayah DKI Jakarta nampaknya perlu segera diwujudkan. Hal ini mengingat dari sisi ketersediaan jenis angkutannya sudah semakin merata. JakLingko atau kini yang dinamai MikroTrans, kemudian ada jaringan bus ukuran medium dan besar yaitu TransJakarta, ada MRT serta LRT, dan tentu saja jaringan layanan KRL.
Untuk memperluas akses terhadap jaringan angkutan massal tadi, salah satunya perlu dilakukan subsidi khusus terhadap penumpang KRL dengan jaringan TransJakarta. Sebagaimana diusulkan oleh Djoko Setijowarno, pengamat transportasi yang juga Wakil Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Djoko memberi contoh, seperti dikutip dari Antara (2/5) atas pemberian subsidi khusus ke penumpang Trans Jateng dan Trans Semarang. Menurutnya PT KCI (operator KRL) dan Pemprov DKI perlu menurunkan halangan beban tarif atas layanan KRL dan TransJakarta yang diusulkan akan mengalami kenaikan harga.
Tarif Trans Semarang yang dikelola Pemkot Semarang yang sebesar Rp4.000 akan diberi diskon menjadi Rp1.000 saja bagi penumpang anak-anak, lansia, dan veteran. Kemudian jaringan Trans Jateng yang dioperasikan Pemrov Jateng memberi diskon menjadi Rp2.000 dari angka Rp4.000 bagi penumpang dengan status pelajar, mahasiswa, dan buruh.
Skema pemberian harga khusus itu dikemukakan di tengah adanya usulan untuk perubahan harga layanan TransJakarta di rentang Rp4.000-5.000 saat jam sibuk.
Namun wacana rabat itu justru kurang didukung oleh pihak DPRD DKI Jakarta. Ismail yang merupakan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta justru mengusulkan pembebasan tarif bagi golongan penumpang di atas.
Tarif KRL Naik Bisa Tambah Bus Perintis Seluruh Indonesia
Lebih lanjut dijelaskan oleh Djoko soal rencana naiknya tarif layanan KRL juga bisa disinergikan untuk penambahan bus perintis. Sehingga secara langsung akan ikut meningkatkan akses bagi masyarakat yang lebih luas dalam memanfaatkan jaringan transportasi massal di wilayah Jakarta.
“Hal itu lantaran anggaran “Public Sevice Obligation” (PSO) KRL Jabodetabek yang terbilang cukup besar, yakni Rp1,6 triliun dari total PSO untuk perkeretaapian sebesar Rp3,5 triliun pada 2023,” ungkap Djoko.
Masih berdasarkan pendapat Djoko, besaran angka tersebut juga masih jauh lebih besar dibandingkan anggaran bus perintis untuk seluruh provinsi di Indonesia. Besarnya Rp117 miliar.
“Jika ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek, maka anggaran PSO Perekerataapian dapat dialihkan utuk menambah anggaran bus perintis yang dioperasikan di seantero Nusantara supaya tidak ada ketimpangan anggaran,” pungkas Djoko.
Baca juga: Makin Terintegrasi, Kini Pembayaran Tarif Jaklingko-MRT 'Satu Tiket'
Baca juga: DPRD DKI Jakarta: Sediakan Alat Pacu Jantung Di Fasilitas Transportasi DKI