Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail menyatakan siap menyelenggarakan rapat khusus membahas kenaikan tarif PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) pada pekan depan demi menjamin kepastian bagi pelanggan.
"Kami sudah sepakati akan menjadi agenda prioritas untuk segera adakan rapat khusus mendengar tentang rencana kenaikan tarif TransJakarta," kata Ismail pekan ini (15/5). Ia juga mengakui jika dalam sepekan terakhir kenaikan tarif TransJakarta terus menjadi sorotan yang menimbulkan pro kontra.
Terlebih, hingga kini, secara resmi belum ada pembahasan lebih lanjut antara Komisi B DPRD DKI dengan BUMD maupun Dinas Perhubungan DKI. "Tentunya kita akan mengundang sejumlah pihak terkait baik dari TransJakarta, Dishub sebagai regulator, maupun Dewan Transportasi Jakarta," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.
"Tujuannya nanti kita yakini untuk kebaikan bersama, baik masyarakat sebagai pengguna maupun menciptakan lingkungan yang lebih bersih lagi," ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, menyatakan pihaknya masih melakukan kajian terkait wacana kenaikan tarif TransJakarta. "Memang sudah banyak usulan untuk kenaikan tarif, tapi kembali lagi kami terus melakukan kajian," kata Syafrin.
Namun diingatkan Syafrin, nantinya kajian ini akan dilakukan penyesuaian yang diusulkan kepada DPRD DKI hingga mendapatkan persetujuan. "Sebelum ada penetapan dari DPRD, tidak akan ada kenaikan tarif," tegasnya.
Sejak beroperasi, tarif TransJakarta sebesar Rp3.500 masih setia dinikmati oleh masyarakat.
Pada 2023 jumlah penumpang harian TransJakarta mencapai rekor tertinggi hingga 1.174.098 penumpang per hari. Lalu, jumlah armada yang beroperasi pada perkiraan (prognosa) 2023 sebanyak 4.348, sedangkan pada 2024 ditargetkan bertambah menjadi 4.728 armada.
Didesak tambah armada bus tenaga listrik
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk meremajakan bus berbahan bakar minyak (BBM) menjadi berbasis tenaga listrik (electric vehicle/EV).
"Transportasi umum massal yang menjadi kontributor pencemaran udara dan memicu berbagai penyakit pernapasan, maka kita harus segerakan armada bus dikonversi menjadi EV," katanya.
Menurut dia, salah satu penyumbang polusi terbesar di Jakarta yaitu transportasi umum, terutama armada bus. Terlebih, persoalan polusi udara di Jakarta yang sudah lama dan semakin mengkhawatirkan yang tentu berdampak pada kesehatan warga.
Menurut dia, berbagai data menyebutkan, DKI Jakarta menjadi tiga besar provinsi dengan kasus infeksi saluran pernafasan atas terbanyak, bersama Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ditambahknya juga, selama ini pemerintah masih memberikan subsidi BBM kepada operator angkutan umum dengan nilai tergolong besar yakni mencapai Rp7 triliun per tahun.
Bahkan, masih menurut Ismail, katanya, pemerintah juga memberikan subsidi kesehatan kepada masyarakat yang nilainya hampir dua kali lipat dari subsidi BBM, yakni mencapai Rp 12 triliun per tahun.
"Emisi karbon ini menimbulkan sejumlah penyakit, yang ini juga menjadi beban bagi pemerintah dalam memberikan subsidi kesehatan," ujar pria kelahiran 31 Januari itu.
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan subsidi transportasi umum Rp4,3 triliun per tahun dengan rincian Rp800 miliar untuk Moda Raya Terpadu (MRT) dan Rp3,5 triliun untuk Transportasi Jakarta (TransJakarta) guna memudahkan mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan angkutan massal.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta secara bertahap memperbanyak bus listrik untuk angkutan publik guna menekan polusi udara dan menarik warga untuk menggunakan transportasi umum. "Rencana penggantian bus konvensional menjadi bus listrik bertahap dijalankan untuk meminimalisir polusi udara," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi secara terpisah.
Kini, bus listrik yang dioperasikan TransJakarta sebanyak 52 unit bus listrik untuk mendukung upaya pemerintah menekan polusi udara di DKI Jakarta.
Baca juga: Tahun 2030 Bus Transjakarta Akan Beroperasi Tanpa Emisi
Baca juga: Bus Kota Tenaga Listrik Di Jabodetabek Perlu Ditambah