Institute for Transportation and Development (ITDP) Indonesia meluncurkan studi “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” untuk mendukung akselerasi elektrifikasi bus di perkotaan.
Dokumen studi tersebut diserahkan oleh Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara “Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide” di Jakarta, pekan ini (21/5).
Dalam kesempatan tersebut, Budi mengatakan bahwa adopsi transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara merupakan prioritas utama Kementerian Perhubungan. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, penting untuk mendorong percepatan dalam elektrifikasi transportasi publik perkotaan.
Studi “Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah masih rendah dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik, dan tingginya biaya investasi adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi sejumlah hambatan utama elektrifikasi transportasi publik perkotaan.
Oleh sebab itu, diperlukan rancangan peta jalan dan program insentif nasional yang dapat mengatasi hambatan terkait elektrifikasi transportasi publik berbasis jalan bagi kota-kota di Indonesia.
Studi ini juga mencakup penilaian tentang kesiapan elektrifikasi transportasi publik, kesiapan adopsi KBLBB, serta faktor mendesak lain, seperti polusi udara dan kemacetan, di 98 wilayah perkotaan di Indonesia.
Berdasarkan kriteria tersebut, studi ITDP merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yaitu Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor dan Padang.
Dalam studi tersebut juga menyebutkan bahwa untuk mendorong program elektrifikasi yang tepat sasaran dan menjamin ketersediaan anggaran, elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Selain mengganti armada bus yang sudah ada menjadi bus listrik, kota juga perlu menambah armada busnya secara gradual untuk menjamin ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik nol emisi.
"Studi yang dihasilkan pada kemitraan ini dapat menjadi landasan strategis dalam mencapai target implementasi bus listrik nasional pada tahun 2030, terutama dalam membangun rencana aksi, kebijakan, dan program insentif untuk meningkatkan adopsi bus listrik," kata Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang.
Elektrifikasi bus kota di DKI perlu dipercepat
Tahun lalu ITDP juga sudah pernah merekomendasikan percepatan pemakaian bus kota tenaga listrik di jarngan bus TransJakarta.
Elektrifikasi armada TransJakarta dinilai layak secara finansial dan perlu segera diterapkan, di mana target elektrifikasi seluruh armada bus TransJakarta pada 2030 diproyeksi menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp4,2 triliun.
Hal itu disampaikan dalam hasil studi Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia yang bermitra dengan UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions) dari Pemerintah Inggris.
“Elektrifikasi skala besar armada Transjakarta dinilai layak secara finansial dan ekonomi dan perlu diterapkan segera untuk memaksimalkan manfaatnya. Elektrifikasi seluruh armada pada tahun 2030 diproyeksikan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bersih sebesar Rp 4,2 triliun secara kumulatif,” ujar Direktur Interim ITDP Indonesia Gonggomtua Sitanggang di Jakarta waktu itu (24/5).
Gonggomtua mengatakan, melalui target elektrifikasi, seluruh armada bus TransJakarta yang ditargetkan Pemprov DKI tercapai pada 2030. Upaya tersebut secara kumulatif juga mampu mengurangi hampir 60 persen emisi gas rumah kaca (GRK).
Baca juga: Bus Kota Tenaga Listrik Di Jabodetabek Perlu Ditambah
Baca juga: Kabupaten Bogor Operasikan Bus Kota Listrik Tahun Ini