Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ima Mahdiah, meminta Dinas Kesehatan DKI untuk menyediakan alat pacu jantung (Automatic External Defibrillator/AED) di seluruh transportasi umum daerah ini.
“Bagaimana caranya Dinas Kesehatan bisa mengakomodir orang yang kena serangan jantung bisa mendapatkan pertolongan pertama di kereta atau di MRT. Jadi, adakan kerja sama dengan transportasi umum,” kata Ima pekan ini (30/4).
Dijelaskannya lagi bahwa alat yang biasa digunakan untuk memberikan pertolongan pertama kepada penderita serangan jantung itu sangat penting sebagai langkah preventif demi menyelamatkan penumpang.
Alat medis penanganan jantung merupakan perangkat media portabel yang dapat memberikan serangan listrik melalui dada ke jantung untuk mengkonversi irama jantung menjadi normal pada seseorang yang mengalami henti jantung.
“Jadi, tidak perlu lagi sibuk mencari puskesmas atau dirujuk langsung ke IGD, sudah keburu meninggal di tempat, apalagi nunggu ambulans kelamaan," ujarnya memberi saran, seperti dikutip dari Antara.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan, pihaknya memang sedang fokus pada layanan kanker, jantung, stroke dan uronefrologi (KJSU) karena khusus jantung, itu harus ditangani secara cepat.
“Selain percepatan layanan di rumah sakit untuk di IGD, layanan jantung kita sediakan kompartemen sendiri khusus jantung supaya bisa langsung layanan berikutnya dengan cepat,” ujar Ani.
Selain itu, ia juga telah membentuk pelatihan tim responden pertama yang diisi dari kalangan masyarakat umum bukan tenaga kesehatan. Tujuannya agar tim tersebut dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami serangan jantung sebelum ditangani oleh tenaga medis.
Pelatihan tersebut bekerja sama dengan berbagai sektor, yaitu PT TransJakarta, Ancol, Pramuka dan masyarakat umum seperti petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
“Sehingga bila menemukan kasus itu bisa memberikan pertolongan yang tepat dan cepat. Pada saat tim medis datang, sudah lebih baik karena sudah ada pertolongan pertama,” jelasnya lebih lanjut.
Sedangkan, mengenai penyediaan alat medis penanganan jantung seperti AED, sedang direncanakan untuk dipasang di Transjakarta. Namun hal itu perlu didalami kembali terkait pemeliharaannya.
Baca juga: Bus Listrik Baru Damri Sasar 117 Perumahan Di Jabodetabek
Penambahan Bus Rapid Transit
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merekomendasikan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) dan transportasi berbasis rel (kereta) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi di Jakarta.
"Beserta tata kelola di dalamnya termasuk kerja sama antarwilayah," kata Inspektur Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Trisacti Wahyuni dalam Musrenbang RKPD tahun 2025 tingkat provinsi dan RPJPD tahun 2025-2045, yang dipantau secara daring di Jakarta pekan ini (30/4).
Kemacetan lalu lintas, imbuh Trisacti menjadi salah satu isu strategis di Jakarta. Merujuk data TomTom Traffic Index Ranking 2023, DKI Jakarta menempati urutan ke-30 dari 387 kota yang diukur dari 55 negara di enam benua. Tahun sebelumnya, Jakarta tercatat sebagai kota termacet urutan ke-29.
Oleh karena itu, guna mengatasi masalah ini, selain peningkatan kuantitas dan kualitas transportasi umum berbasis rel serta BRT, Bappenas juga merekomendasikan penerapan jalan berbayar dan peningkatan nilai pajak kepemilikan kendaraan pribadi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Rekomendasi lainnya yakni pengembangan pusat kegiatan dan permukiman yang terintegrasi melalui pembangunan berbasis transit atau transit oriented development (TOD).
Menurut Trisacti, rekomendasi ini juga dapat diterapkan dalam mengatasi isu strategis lainnya di Jakarta yakni terkait banyaknya klaster permukiman kumuh dan rendahnya kualitas infrastruktur permukiman perkotaan.
Data dari Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Bappenas menunjukkan terdapat sebanyak 10,7 ribu hektar luas area RW kumuh atau 16,4 persen area Jakarta dalam kondisi masih kumuh.
Kemudian, lebih lanjut tentang isu strategis lainnya, ini termasuk tingginya risiko bencana khususnya banjir, kebakaran dan penurunan muka tanah serta pencemaran udara.
Trisacti merujuk data dari Pantau Banjir Jakarta mengemukakan bahwa sekitar 2,7 ribu hektar area berpotensi terdampak rob. Lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 200-300 RW rata-rata terdampak banjir per tahun (2018-2022).
Baca juga: BPTIJ: Tambah 117 Titik Antar-Jemput Di Perumahan Di Jabodetabek
Baca juga: TransJakarta: Uji Coba Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta