Krisis chip semikonduktor berkempanjangan berpengaruh ke produksi beberapa merek kendaraan di seluruh dunia. Negara China sebagai produsen utama chip tersebut memang tengah dirundung beberapa masalah, seperti Covid-19 berkelanjutan dan ekspor yang terlambat.
Melihat hal tersebut, kini Amerika Serikat bergerak cepat untuk mengupayakan produksi chip semikonduktor dalam jumlah besar. Bahkan untuk memuluskan niat tersebut, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Selasa depan akan menandatangani RUU untuk mensubsidi industri chip semikonduktor AS dan meningkatkan upaya untuk membuat Amerika Serikat lebih kompetitif dengan China.
Seperti dilansir Reuters, undang-undang tersebut bertujuan untuk mengurangi kekurangan chip yang terus-menerus yang telah mempengaruhi berbagai produksi, mulai dari mobil, senjata, mesin cuci, dan video game.
Sebuah terobosan besar yang jarang terjadi ke dalam kebijakan industri AS, RUU tersebut menyediakan sekitar 52 miliar dolar AS subsidi pemerintah untuk penelitian dan produksi semikonduktor AS. Ini juga termasuk kredit pajak investasi untuk pabrik chip yang diperkirakan bernilai 24 miliar dolar AS.
Undang-undang tersebut memberi wewenang senilai 200 miliar dolar selama 10 tahun untuk meningkatkan penelitian ilmiah AS agar lebih bersaing dengan China. Kongres masih perlu meloloskan undang-undang alokasi terpisah untuk mendanai investasi tersebut.
China telah melobi menentang RUU semikonduktor. Kedutaan Besar China di Washington mengatakan China "dengan tegas menentangnya", menyebutnya mengingatkan pada "mentalitas Perang Dingin."
Banyak anggota parlemen AS mengatakan mereka biasanya tidak akan mendukung subsidi yang besar untuk bisnis swasta, namun mencatat bahwa China dan Uni Eropa telah memberikan miliaran insentif kepada perusahaan chip mereka. Mereka juga mengutip risiko keamanan nasional dan masalah rantai pasokan global yang besar yang telah menghambat manufaktur global.
Departemen Perdagangan mengatakan akan membatasi ukuran subsidi pemerintah untuk manufaktur semikonduktor dan tidak akan membiarkan perusahaan menggunakan dana untuk "mengisi keuntungan mereka."