BUS-TRUCK - Intensitas penerapan regulasi anti ODOL terus meningkat. Salah satunya Rapat Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (17/7) yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Diejalaskan oleh AHY, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pemerintah dalam menangani persoalan kendaraan Over Dimension dan Overload. Pertama, pemberantasan praktik pungutan pembohong (pungli) yang sering terjadi dalam ekosistem angkutan barang.
Kedua, meningkatkan kesejahteraan pengemudi truk sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan kebijakan Zero Over Dimension dan Overload yang selama ini menjadi kelompok rentan dalam sistem logistik.
“Harus dilakukan adalah menghapus praktik-praktik pungutan liar (pungli). Lokasi-lokasi dan daerah-daerah yang sering menjadi titik rawan pungli perlu diidentifikasi secara menyeluruh. Kesejahteraan para pengemudi juga menjadi perhatian penting, upah, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan harus dipastikan terpenuhi,” terang AHY lagi. Seperti dikutip dari laman Korlantas Polri.
Terakhir, AHY menyoroti pentingnya deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang yang selama ini dinilai masih tumpang tindih dan membingungkan pelaku usaha.
“Deregulasi dan sinkronisasi berbagai aturan yang ada. Banyaknya regulasi yang tumpang tindih menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penyederhanaan serta integrasi peraturan sangat diperlukan agar tidak terjadi ambiguitas dalam implementasi maupun penegakan aturan di lapangan,” jelasnya.
AHY berharap langkah-langkah strategi yang dirancang hari ini akan mampu memperbaiki kondisi kerja pengemudi serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan secara keseluruhan. Pemerintah ingin menciptakan ekosistem logistik yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.
“Kita bisa menyelamatkan pengemudi sekaligus upaya kita meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus juga memberikan rasa aman, nyaman bagi para pengguna lalu lintas lainnya,” ungkapnya lebih lanjut.
Baca juga: Ini Enam Tuntutan Pengemudi Truk Soal Rencana Regulasi Anti-ODOL
Baca juga: Menhub Menegaskan Kalau Ada Truk Laka, Maka Pemiliknya Juga Harus Bertanggung Jawab
Dalam kesempatan yang sama, Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol. Faizal S.IK, M.H., menyatakan bahwa saat ini Polri masih tahap sosialisasi bagi para pengemudi, pengusaha dan stakeholder terkait sebagai langkah untuk mendukung Zero Over Dimension dan Overoload mendatang.
“Saat ini masih berada pada tahap sosialisasi. Sosialisasi ini bukan hanya ditujukan kepada para pengemudi, tetapi juga kepada para pengusaha, baik pemilik barang maupun pemilik angkutan barang. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi kepada para stakeholder terkait,” jabar Brigjen Faizal.
“Kami juga telah melaksanakan beberapa program di antaranya mengundang para pengemudi untuk berdiskusi santai sambil minum kopi sambil kita menyampaikan ini loh masalahnya ini, akibatnya ini, dan kerugian seperti ini,” katanya lagi.
Selain itu, terkait isu pungutan liar Brigjen Pol Faizal menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah tegas dan terstruktur dari tingkat pusat hingga ke wilayah.
“Kepolisian sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya terstruktur baik dari tingkat pusat sampai kebawah dan tentunya dengan pengawasan dan juga penindakan terhadap anggota yang tentunya kedapatan atau dalam laporan. Setelah kita melakukan pemeriksaan, kedapatan melakukan pungli,” pungkasnya. (EW)
Membawa muatan berlebih sangat berbahaya bagi pemakai jalan lain karena keseimbangan truk jadi berubah total (Foto : Otodriver/Erie W. Adji)
Pihak APM sebenarnya sudah menyodorkan produk yang sesuai dengan regulasi kendaraan angkutan barang di Indonesia (Foto : Otodriver/Erie W. Adji)
