Saat ini terdapat dua pilihan mobil listrik, yaitu Hyundai dengan Ioniq 5 dan Wuling bersama Air EV yang dapat insetif dari pemerintah. Namun dengan adanya program subsidi kendaraan tersebut, dinilai masih kurang menarik bagi masyarakat.
Berkaca dari masalah tersebut, Pemerintah akan mengevaluasi secara berkala mekanisme insentif atau bantuan pemerintah untuk kendaraan listrik.
"Kita secara periodik melakukan evaluasi atas dua insentif pemerintah, pemberian bantuan pemerintah. Satu, terhadap sepeda motor. Yang kedua, terhadap mobil," kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko usai diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan sejumlah asosiasi kendaraan di kantor Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (21/6).
Melalui insetif tersebut, telah menetapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian mobil listrik yang memiliki kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen dengan kuota 35.900 unit. Melalui insentif ini, maka PPN yang dibebankan kepada pembeli hanya 1 persen.
Moeldoko juga menambahkan, masyarakat Indonsia sendiri masih rendah untuk menggunakan kendaraan listrik karena adanya sejumlah kendala, seperti komponen baterai hingga ketersediaan stasiun pengisian baterai.
"Isu-isu ini yang memang masih ada di sekitar kita. Tugas kitalah, tadi dengan berkumpulnya para asosiasi dan tim Kadin dalam rapat, ini salah satu metode bagaimana kita aktif memberikan sosialisasi kepada publik, kepada masyarakat," papar Moeldoko.
Sementara itu, Brand and Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani demi mendukung penggunaan kendaraan listrik, semua dealer Wuling yang menjual Air ev dipastikan memberikan potongan harga subsidi ke konsumen.
"Wuling saat ini menerapkan satu kebijakan yakni, subsidi mobil listrik di semua dealernya. Kalau di kami, kita mengikuti regulasi pemerintah yang ada. Intinya kita satu kebijakan,” ungkap Dian saat diwawancarai di Yogyakarta, Rabu (24/5).
