Tak Bayar Pajak Lebih dari 2 Tahun, 40 Juta Kendaraan Terancam Bodong

Tak Bayar Pajak Lebih dari 2 Tahun, 40 Juta Kendaraan Terancam Bodong

Bagi pemilik kendaraan bermotor yang Pajak Kendaran Bermotor (PKB) telat dibayarkan lebih dari dua tahun, bisa dihapus datanya. Jika datanya dihapus, maka kendaraan itu bisa jadi 'bodong'.

Hal tersebut dibenarkan oleh Humas Jasa Raharja, Panji, Samsat berencana menghapus data kendaraan yang tidak membayar PKB sekurang-kurangnya dua tahun. Namun, saat ini pihaknya masih belum menentukan kapan kebijakan tersebut berlaku dan hingga saat ini pihak Jasa Raharja dan pemangku kepentingan lainnya tengah melakukan sosialisasi ke masyarakat,

"Untuk kendaraan yang tidak melakukan registrasi, patokannya adalah data STNK jika mati dua tahun. dan saat ini, tiga instansi di Samsat, yakni Jasa Raharja, Polri, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan sosialisasi ke masyarakat," ujar Panji dalam keteranganya, Selasa (19/7).

Dari data PT Jasa Raharja mencatat sebanyak 40 juta kendaraan belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari jumlah tersebut, diperkirakan nominal potensi penerimaan pajak yang masuk bisa lebih dari Rp 100 triliun.

Sementara itu, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus terkait soal penghapusan data kendaraan bermotor yang bertahun-tahun tidak membayar pajak itu untuk pengolahan data lebih baik.

"Ini adalah upaya supaya kita bisa memverifikasi data dengan baik. Banyak kendaraan yang sudah 10 tahun, 15 tahun, itu nggak dibayar pajak tapi masih berjalan. Ada ketentuan, lebih dari 2 tahun itu sudah bisa dihapus," kata Yusri dikutip NTMC Polri.

Perlu diketahui, jika tidak membayar pajak itu termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penghapusan data regident kendaraan bisa dilakukan atas dasar UU LLAJ pasal 74 ayat 2 yang berbunyi:

a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan atau
b. Pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK.

Bagi pemilik kendaraan bermotor yang ingin mengetahui denda pajaknya bisa dilakukan dengan cara online. Berikut cara mengecek denda pajak:

Melalui situs e-samsat
1. Buka situs e-Samsat (contoh untuk e-Samsat DKI Jakarta di http://samsat-pkb2.jakarta.go.id/).
2. Masukkan nomor polisi berupa angka dan huruf bagian belakang dalam kolom yang disediakan.
3. Masukkan NIK (Nomor Identitas Kependudukan).
4. Setelah itu hasilnya bisa langsung kamu lihat sesuai dengan data-data yang terdaftar.

Melalui SMS

Jika sedang tidak ada jaringan internet untuk membuka situs e-samsat. Kamu bisa mengecek denda pajak motor dengan menggunakan layanan SMS. Karena setiap wilayah memiliki nomor dan format SMS yang berbeda, berikut ini beberapa contohnya:

1.DKI Jakarta: ketik Metro (spasi) [Nopol motor], kirim ke 1717
2.Jawa Barat ketik: poldajbr (spasi) [Nopol motor], kirim ke 3977
3.Jawa Timur ketik: JATIM (spasi) [Nopol motor], kirim ke 7070

Sedangkan untuk metode mengetahui denda pajak secara offline, cukup mendatangi kantor samsat yang ada diwilayah untuk menanyakannya.
 

Dapatkan update berita pilihan dan terbaru setiap hari dari otodriver.com. Mari bergabung di Channel Telegram OtoDriver, caranya klik link https://t.me/otodriver, kemudian join. Anda Harus install aplikasi telegram terlebih dahulu.

 
 
 
Rekomendasi

Bus-truck.id

    Otorider.com