Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau bagi masyarakat, Pertamina akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina. Direncanakan, uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di 5 Propinsi antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
“Dalam menyalurkan BBM subsidi ada aturannya, baik dari sisi kuota atau jumlah maupun dari sisi segmentasi penggunanya. Saat ini, segmen pengguna Solar subsidi ini sudah diatur, sedangkan Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas, " kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, dikutip dari laman MyPertamina, Selasa, (28/6/2022).
Pada keterangannya ternyata masih banyak konsumen yang tak berhak menggunakan Pertalite dan solar, dan jika tidak diatur dengan baik berpotensi kuota yang telah ditetapkan tidak akan cukup. Untuk itu, Pertamina mengambil berbagai langkah yaitu dengan melakukan uji coba penyaluran bagi pengguna yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina.
“Kami menyiapkan website MyPertamina yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/ yang dibuka pada 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Sistem MyPertamina ini akan membantu kami dalam mencocokan data pengguna,” tambahnya.
Nantinya bagi pengendara yang sudah mendaftar akan mendapatkan email berupa QR code khusus yang menunjukan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan Solar.
“Yang terpenting adalah memastikan menjadi pengguna terdaftar di website MyPertamina, jika seluruh data sudah cocok maka konsumen dapat melakukan transaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital," paparnya.
Langkah yang diambil ini juga diharapkan dapat mencocokkan data serta mengenali siapa saja konsumen yang berhak menerimanya. Sehingga, bisa menjadi acuan dalam membuat program atau kebijakan bersama pemerintah.
