BUS-TRUCK - Berbeda dibandingkan kendaraan pribadi dengan tenaga listrik, perkembangan kendaraan niaga non fosil memang terbilang lebih lambat. Salah satu kendalanya yaitu masih terbatasnya jaringan SPKLU khusus kendaraan niaga.
Ketersediaan SPKLU khusus kendaraan niaga sebenarnya tidak jauh berbeda spesifikasinya dibandingkan yang peruntukannya untuk kendaraan pribadi. Perbedaan lebih pada luasan area tunggu kendaraan yang jelas lebih besar.
Oleh karena itu upaya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang hendak membangun unit purwarupa prototipe SPKLU untuk truk listrik di rest area KM 88 Tol Cipularang, jawa Barat, patut diapresiasi.
Sebagaimana diungkapkan oleh Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono, diharapkan dengan kehadiran SPKLU untuk memotivasi para pelaku industri dan usaha untuk lebih percaya diri serta mau menggunakan truk listrik di jalan-jalan Indonesia.
Seperti dikutip dari Antara pekan ini (24/7/2026), Sony menjelaskan lagi bahwa SPKLU untuk truk listrik dengan SPKLU yang buat mobil biasa sebenarnya hanya masalah dayanya saja ruang buat manuver truk.
Ia meyakini bahwa pembangunan SPKLU khsusu kendaraan niaga sebenarnya tidak terlalu sulit secara teknologi.
Baca juga: Insentif Mobil Listrik Dinilai Perlu Menyasar Bus, Truk, dan Logistik
Baca juga: Kemenhub Dorong Organda Terus Perluas Elektrifikasi Armada
Kemenhub dorong moda transportasi angkutan barang tanpa emisi
Seiring dengan itu, Kementerian Perhubungan juga mencanangkan percepatan transformasi sektor angkutan barang menuju sistem logistik nasional yang lebih efisien, berdaya saing, dan rendah emisi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan Robby Kurniawan dalam satu kesempatan menyatakan, upaya ini dilakukan melalui pengembangan Green Logistics Corridor sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi transportasi nasional.
Robby menegaskan sektor angkutan barang merupakan tulang punggung distribusi nasional sekaligus salah satu penyumbang emisi terbesar di sektor transportasi.
Oleh karena itu, transformasi menuju Zero Emission Heavy-Duty Vehicle (ZEHDV) tidak dapat dilakukan secara parsial. Perwujudannya dengan pendekatan dalam lingkup suatu ekosistem dengan integrasi kebijakan, infrastruktur, teknologi, pembiayaan, dan kolaborasi lintas sektor.
Ditegaskannya lagi, transformasi kendaraan berat tanpa emisi tidak sekadar mengganti mesin diesel menjadi listrik, namun dengan membangun sistem logistik nasional yang efisien, berdaya saing, memperkuat ketahanan energi, dan berkelanjutan. (EW)