Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi di daerah tersebut.
Oleh karena itu, Organda DKI mengimbau Pemprov DKI untuk memperhatikan kebijakan, khususnya untuk menyelamatkan industri transportasi di DKI Jakarta.
Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan melalui keterangannya pekan ini (26/2) menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta harus bertindak tegas soal penegakan hukum atau law enforcement angkutan berbasis aplikasi (online), angkutan tidak berizin, dan percepatan revitalisasi bus sedang untuk masuk jalur TransJakarta.
Shafruhan menyampaikan itu saat musyawarah DPD Organda DKI bertajuk "Meningkatkan Peran Organda DKI Jakarta untuk Optimalisasi Kinerja dan Kualitas Layanan Angkutan Umum Berkeselamatan Terintegrasi Berbasis Teknologi serta Ramah Lingkungan" yang digelar di Jakarta pekan ini (26/2).
Tema tersebut sengaja dipilih sebagai gambaran umum angkutan umum di Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan kemajuan angkutan umum yang lebih baik meningkatkan peran, kinerja, dan kualitas manajemen pelayanan angkutan umum (orang dan barang) yang berkeselamatan.
Lewat peningkatkan kualitas layanan secara profesional serta terintegrasi seluruh moda dengan berbasis teknologi serta ramah lingkungan (kendaraan listrik) diharapkan mampu bersaing serta melayani kebutuhan masyarakat pengguna angkutan umum yang nyaman dan berkualitas.
Dalam kesempatan yang sama, Shafruhan mengatakan untuk mendapatkan pengemudi profesional berbasis keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang dengan memberikan sertifikasi secara gratis.
Selain itu, kata dia, terkait dengan peran PT TransJakarta dalam menjalankan fungsi operator agar tidak tumpang tindih dengan kebijakan dinas perhubungan.
Sementara itu, ia juga menyoroti beberapa moda angkutan yang perlu mendapat perhatian khusus karena kondisinya memprihatinkan, yakni angkutan lingkungan (bajaj) dan angkutan bus sedang.
"Saat ini, kondisi angkutan umum di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) beberapa moda angkutan mengalami kesulitan melaksanakan operasionalnya, terutama berawal dari dampak COVID-19," ungkap Shafruhan.
Sebagai catatan khusus, ia mengingatkan kembali soal angkutan lingkungan (bajaj) yang saat ini mengalami penurunan pendapatan akibat persaingan yang sedemikian rupa. Beberapa waktu lalu, kata dia, Dinas Perhubungan DKI Jakarta pernah menjanjikan bajaj sebagai alat transportasi wisata.
"Saya berharap untuk di uji coba di kawasan wisata Kota Tua, selain ramah lingkungan tarif terjangkau dan dapat menggairahkan kembali industri angkutan lingkungan seperti bajaj," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syaripudin yang mewakili Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam sambutannya mengatakan bahwa Organda sebagai mitra dinas perhubungan harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi penumpang angkutan umum.
"Saya yakin tidak ada pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, bila ada penindakan petugas di lapangan, semua demi keselamatan pengusaha dan pengguna jasa angkutan umum," kata Syaripudin.
Untuk diketahui bahwa tugas dan fungsi dinas perhubungan, yakni menindak pelanggaran dan memberikan izin angkutan umum, persyaratan teknis serta kelaikan jalan kendaraan bermotor.
Baca juga: Dishub DKI: Uji Berkala Untuk Tekan Kecelakaan
Baca juga: Rute Baru Transjakarta: Hubungkan Langsung Wilayah Utara Ke Timur