Setelah menunggu sekian lama, akhirnya pihak Nissan menempuh jalur arbitrase internasional terkait perkaranya dengan penerintah India mengenai janji insentif yang tidak dibayar mencapai sekitar 770 juta dolar AS atau Rp 10,4 triliun. Masalah ini berawal dari kesepakatan antara pihak Nissan dan pemerintah India sejak 2008 untuk mendirikan manufaktur mobil di bagian selatan wilayah Tamil Nadu.
Menurut yang diberitakan Reuters (2/12), melihat dari somasi yang dilayangkan Nissan kepada Perdana Menteri Narendra Modi disebutkan bahwa pabrikan tersebut meminta pembayaran insentif yang sudah dijanjikan dan disepakati. Dikatakan juga bahwa pihak Nissan sudah berulang-ulang kali meminta kepada pejabat negara terkait pembayaran yang dijadwalkan pada 2015 lalu.
Bahkan Chairman Nissan yaitu Carlos Ghosn telah meminta bantuan kepada para pejabat India pada Maret 2016, dan lagi-lagi tanpa hasil. Para pejabat federal dari beberapa kementerian malah meyakinkan Nissan bahwa pembayaran itu akan dilakukan dan berharap kepada Nissan untuk tidak membawa ini ke ranah hukum.
Namun sepertinya pihak Nissan sudah geram karena pada Agustus 2017 lalu Nissan mengultimatum India untuk menyiapkan arbitrator. Pasalnya sidang arbitrase pertama akan dilakukan pada pertengahan bulan ini.
Seorang pejabat senior Tamil Nadu mengatakan bahwa pemerintah berharap, bisa menyelesaikan perselisihan tersebut tanpa harus pergi ke arbitrase internasional.
"Tidak ada perbedaan sehubungan dengan jumlah yang harus dibayar, dan kami berusaha keras menyelesaikan masalah ini," kata pejabat tersebut kepada Reuters.
Kasus yang ditujukan kepada pemerintah India atas dugaan pelanggaran Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Jepang, adalah yang terbaru dalam serangkaian proses arbitrase internasional oleh investor.
Perselisihan antara Nissan dan pemerintah Tamil Nadu menunjukkan tantangan yang dihadapi perusahaan yang ada di India, dan bagaimana masalah lokal dapat merusak usaha pemerintah India untuk menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja baru.