Kabar baik bagi Anda yang berminat membeli mobil listrik atau motor listrik, terutama yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Pemerintah Kota Jakarta akan membebaskan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk segala jenis kendaraan listrik berbasis baterai.
Akhir pekan lalu, tepatnya Kamis (23/1) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020. Dalam beleid tersebut diatur mengenai insentif pajak BBN-KB kendaraan listrik baik kendaraan roda empat maupun roda dua, untuk kendaraan pribadi maupun umum.
“Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan dapat pasokan sumber daya listrik dari baterai, baik dari kendaraannya ataupun dari luar. Dan kebijakan ini tidak berlaku untuk jenis kendaraan hybrid ataupun kendaraan semi listrik. Jadi, hanya kendaraan bermotor yang 100 persen menggunakan listrik berbasis baterai,” terang Anies mendetailkan jenis kendaraan yang akan mendapat pembebasan pajak ini.
(Daftar Insentif yang Didapat Mobil Listrik Berdasar Perpres)
Kebijakan ini mulai berlaku pada 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau untuk kurun waktu 5 tahun ke depan.
"Pemprov DKI menjadi Pemerintah Provinsi pertama yang mengeluarkan peraturan pembebasan BBN-KB. Jadi, terhitung mulai tahun 2020, kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, kendaraan motor berbasis listrik, baik roda empat maupun roda dua, diberikan pembebasan pajak bea balik nama," tambah Anies dalam keterangan resmi dari laman PPID Jakarta.
Foto: Bluebird
Pergub Nomor 3 Tahun 2020 ini membantu menopang Pemerintah Pusat untuk mewujudkan target sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2019. Selain itu menurut Anies, Pergub ini menjadi tindak lanjut dari tujuh Inisiatif untuk udara bersih Jakarta yang ada dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019.
Insentif pembebasan pajak daerah ini akan diberikan secara otomatis dalam sistem Pemungutan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Para pengguna kendaraan listrik bisa menggunakan fasilitas insentif pajak daerah ini di kantor-kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau kantor SAMSAT yang tersebar di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta.
Dengan adanya aturan bebas pajak BBN-KB ini harapannya masyarakat semakin terdorong untuk membeli dan menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai yang terbukti ramah lingkungan. Sebelumnya pemerintah pusat juga sudah memberikan keringangan lewat skema Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) yang baru --berlaku Oktober 2021 mendatang.
Dalam PPNBM yang baru, untuk mobil listrik dengan kapasitas <10 orang akan dikenakan tarif 15 persen dengan dasar pengenaan pajak 0 persen dari harga jual kendaraan. Artinya besaran tarif pajak barang mewah = Rp 0. Tarif PPNBM ini juga akan dinikmati mobil jenis Plug-In Hybrid Electric Vehicles, dan Fuel Cell Electric Vehicles.
Dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah menargetkan pengembangan mobil listrik mencapai 2.200 unit, hybrid 711.000 unit dan 2.1 juta unit sepeda motor listrik pada tahun 2025.
