OTODRIVER - Saat ini pemerintah terus mengenjot industri kendaraan listrik (EV) dari hulu hingga hilir. Namun, masalah yang mengganjal yaitu harga mobil listrik di Indonesia disebut masih mahal.
Dalam rapat paripurna yang mengesahkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, kendaraan listrik masuk dalam prioritas.
"APBN juga akan terus mendorong transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi baik untuk mobil listrik maupun baterai," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers Pengesahan RUU menjadi UU APBN 2024 yang disiarkan dalam YouTube Kemenkeu RI, Jumat (22/9).
Dengan adanya bantuan APBN itu, dimungkinkan membuat harga mobil listrik yang ditawarkan menjadi lebih terjangkau dan pasokannya melimpah.
"Pendapatan negara sebesar Rp2,802 triliun pada 2024 akan digunakan untuk berbagai aktivitas mendukung transformasi ekonomi, menekankan, dan memperbaiki indeks pembangunan Indonesia, terutama dari sisi manusianya," ujar Sri Mulyani.
Perlu diketahui, sekitar 62 persen masyarakat Indonesia hanya mampu membeli mobil dengan level harga Rp 300 juta ke bawah. "Sementara saat ini kendaraan listrik masih di atasnya, dimana masih masih jauh dari jangkauan konsumen menengah ke bawah, yakni Rp 150 juta sampai Rp 300 juta," ujar Sekertaris Jenderal Gaikindo Kukuh Kumara dalam diskusi Tantangan dan Peluang Adopsi Kendaraan Listrik di Indonesia yang disiarkan melalui YouTube, Rabu (6/9).
Ia meyakini harga mobil listrik tersebut bisa turun jika Indonesia berpeluang menjadi pemasok global komponen kendaraan listrik global dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun. Dimana nantinya, berbagai komponen kendaraan listrik sudah bisa dibuat di dalam negeri.
"Indonesia masih tergantung dengan impor material jenis baja, bahan baku baterai dan lainnya. Ekosistem ini yang perlu dikembangkan lebih dulu untuk menjaga peluang kita menjadi rantai pasok global kendaraan listrik," kata Kukuh. (GIN)
#mobil-listrik #kendaraan-listrik #elektrifikasi #apbn #sri-mulyani
