Para pejabat yang akan mendapat Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai mobil dinas baru tidak perlu dipusingkan dengan perkara perawatan kendaraan roda empatnya. Hal ini dikarenakan perkara servis dan suku cadang sudah termasuk dalam paket pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah.
"Kebetulan mobil Crown ini sudah dilengkapi dengan free jasa dan free spare part selama lima tahun. Itu sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pemerintah. Jadi selama lima tahun semua sudah include," terang Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy beberapa waktu lalu kala ditemui di Jakarta.
Anton menjelaskan kalau "semua" yang dia maksud sudah meliputi biaya ganti oli, gratis biaya jasa, dan gratis penggatian suku cadang. Namun, meski punya status sebagai 'mobil menteri', menurut Anton tidak akan ada perlakuan khusus terkait prosedur masuk bengkel unit Toyota Crown bermesin hybrid 2.500 cc ini. "Seperti normalnya datang ke bengkel, tapi kan pastinya booking dulu," terangnya.
Lebih lanjut Anton menceritakan kalau ini bukan merupakan kali pertama Toyota mendapat kepercayaan menyediakan mobil untuk para pejabat negara. Terhitung sejak tahun 2004, dua kali pergantian mobil menteri selalu menggunakan produk Toyota yakni Camry dan Crown Royal Saloon yang menjadi penggantinya tahun 2009 silam.
"Jadi ini kali yang ketiga. Kita sih merasa ini kepercayaan yang sangat baik pemerintah ke produk Toyota. Kemudian dengan terpilihnya mobil hybrid ini cukup baik sebagai image mobil hybrid di indonesia, yang diggunakan salah satunya oleh menteri," tambah pria berkacamata ini.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, sejumlah 101 unit Toyota Crown 2.5 HV G-Executive akan menjadi mobil dinas bagi pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga negara, mantan presiden, dan mantan wakil presiden. Rencanya bulan September 2019 mobil ini sudah akan masuk Indonesia setelah melalui proses impor dari Jepang dan akan siap digunakan bulan Oktober mendatang.
