BUS-TRUCK – Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jaringan angkutan massal kota Jakarta seperti Transjakarta terbilang besar. Dari tarif Rp3.000 per perjalanan, subsidi yang dikeluarkan sudah jauh melewati angka tersebut.
Termasuk juga layanan turunannya seperti Mikrotrans yang saat ini masih tarif gratis juga diwacanakan untuk berbayar. Namun pihak Pemprov berjanji untuk akan menetapkan tarif yang terjangkau bagi pengguna layanan Transjakarta dan eskosistemnya.
Dalam satu kesempatan, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Sugihardjo, mengusulkan agar layanan Mikrotrans atau angkot pengumpan yang dijalankan Transjakarta tidak lagi digratiskan melainkan dikenakan tarif sebesar Rp2.000.
Menurut Sugihardjo, seperti dikutip dari Antara (3/7/2026), selama layanan angkutan pengumpan itu masih gratis, terdapat kemungkinan jumlah penumpang yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Oleh karena itu, usulan tarif tersebut bertujuan agar data jumlah penumpang Mikrotrans lebih akurat sekaligus mencegah potensi manipulasi data penumpang.
Ia menjelaskan, selama ini ada target kilometer dan jumlah penumpang untuk operasional Mikrotrans. Menurutnya, dengan tarif gratis, jika target jumlah penumpang tidak terpenuhi, dikhawatirkan ada manipulasi data penumpang dari operator supaya target jumlah penumpang seolah tercapai.
Potensi penurunan penumpang setelah dikenakan tarif
Mengenai peluang adanya penurunan penumpang setelah dikenai tarif, masih menurut Sugiharjo, hal itu bukan karena ada penurunan jumlah penumpang secara nyata.
Karena ia menduga jika selama ini ada praktek dimana operator melakukan penggelembungan jumlah penumpang meskipun penumpang minim agar pihak Pemprov tidak mengurangi kuota armada ataupun frekuensi perjalanan.
Selain mengusulkan tarif baru, Sugihardjo juga menilai kualitas layanan Mikrotrans perlu ditingkatkan.
Diingatkannya lagi, dengan adanya pengenaan tarif perlu diiringi manajemen transprtasi yang lebih tertata. Karena ia masih mendapati keluhan dari masyarakat, sebagai contoh, armada yang datang bergerombol sehingga waktu tunggu menjadi lama, hingga sopir yang berkendara dengan kecepatan tinggi.
Pembinaan ke para pramudi juga perlu lebih intensif dilakukan agar perilaku mengemudi yang mengejar setoran ala angkot konvensional tidak lagi terjadi.
Baca juga: Karyawan Swasta Juga Bisa Gratis Naik Transjakarta
Baca juga: Ternyata Ini Masalah Bus Medium Listrik Belum Dioperasikan Transjakarta
Usulan tarif langganan Transjakarta Rp200.000
Dalam kesempatan yang sama, Sugihardjo juga mengusulkan adanya tarif berlangganan bus Transjakarta sebesar Rp200.000 per bulan.
Tujuannya agar ongkos pekerja yang menggunakan angkutan umum setiap hari menjadi lebih terjangkau. Skema tersebut diusulkan bersamaan dengan rencana penyesuaian tarif reguler Transjakarta menjadi Rp5.000 untuk layanan BRT, non-BRT, dan Mikrotrans yang terintegrasi.
Jika skema itu dijalankan para pengguna akan memperoleh potongan biaya dibandingkan jika membayar tarif harian.
Perhitungan tarif langganan didasarkan pada asumsi pengguna melakukan perjalanan pulang pergi selama 25 hari kerja dalam sebulan.
Pihak DTKJ menyodorkan simulasi untuk seorang penumpang yang bekerja dan rutin menggunakan angkutan umum; dalam pola bekerja 25 hari kerja dalam sebulan dengan pengenaan tarif Rp5.000 saat keberangkatan dan tarif Rp5.000 ketika waktu pulang kerja maka jumlah uang yang dikeluarkan berjumlah Rp10.000 dalam sehari. Untuk periode 25 hari kerja jumlahnya menjadi Rp250.000.
Selain itu, diusulkan juga agar pengguna yang memilih paket langganan bisa memperoleh diskon sebesar 20 persen.
Sebagaimana yang lazim diberikan di banyak negara yang punya ekosistem angkutan massal seperti Transjakarta. (EW)