Rencana Dinas Perhubungan DKI dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengimplementasikan skema jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) dinilai dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pendapat ini disampaikan pemerhati masalah transportasi, Budiyanto dalam pesan singkatnya kepada OtoDriver, Selasa (19/11).
Dalam penjelasannya dia menyebut dari hasil kajian beberapa lembaga penelitian, jalan-jalan di Jakarta sudah mengalami over capacity. Indikasinya bisa dilihat dari pertumbuhan kendaraan yang kurang lebih mencapai 9 persen sementara pembangunan infrastruktur 'hanya' 0,01 persen.
Budiyanto menegaskan kalau upaya mengurai kemacetan lewat pembatasan lalu lintas sebenarnya sejalan dengan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2011 dan beberapa Perda turunannya. Penerapan 3 in 1 dan ganjil genap adalah beberapa contoh nyata yang sempat coba diaplikasikan.
Namun menurut mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya ini, kondisi jalanan kota besar seperti Jakarta perlu terobosan dalam upaya mengurai kemacetan dan ERP ini dianggap akan efektif untuk jangka panjang. "Pada awalnya pembatasan lalu lintas dengan skema 3 in 1 dan ganjil genap merupakan kebijakan transisi menuju pada kebijakan pembatasn lalu lintas yang dianggap efektif, yakni ERP," ujar Budiyanto.
Lebih lanjut Budiyanto menjabarkan dengan penerapan jalan berbayar, pengendara akan punya dua opsi, melalui lokasi ERP dengan resiko membayar atau mencari ruas alternatif. Apalagi dengan kondisi perkembangan jaringan layanan angkutan umum yang menunjukkan tren meningkat, pengguna jalan punya makin banyak pilihan.
Di sisi lain, hasil pungut ERP sebagai penghasilan negara bukan pajak (PNBP) dapat dipergunakan untuk membangun, memelihara sarana dan prasarana jalan dan fasilitas pendukung.
Meski begitu untuk penerapannya dia menilai tetap perlu kajian mendalam pada beberapa aspek sehingga program ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. "Sebelum eksekusi perlu ada pentahapan yang jelas, mulai dari perencanaan, solusi, uji coba, evaluasi, sampai pelaksanaan," tutup dia.