Terdapat wacana pemerintah pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi demi meredam kenaikan anggaran subsidi BBM. Salah satunya lewat pembatasan penjualan kendaraan yang memakai BBM.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. "Negara lain, yang sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil demi mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV sehingga kebijakan tersebut bisa cepat kita adopsi disini," kata Luhut dalam dalam postingan Instagramnya, Sabtu, (10/9).
Namun, rencana pemerintah yang akan membatasi penjualan kendaraan berbahan bakar fosil demi mempercepat adaptasi kendaraan listrik di Tanah Air dinilai kurang tepat untuk saat ini. Hal itu diungkapkan Pengamat Otomotif, Bebin Djuana.
"Saya mendengar isu produksi mobil berbahan bakar fosil akan dibatasi, untuk mendorong penggunaan mobil listrik. Tapi, tidak sesederhana seperti itu, karena Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sangat jauh dari jumlah dan sebarannya. Mungkin dalam 2tahun kedepan juga belum mumpuni," kata Bebin saat dihubungi OtoDriver.
Terlebih menurutnya, harga mobil listrik belum bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat dan kita harus menunggu pabrik baterai mobil listrik di Indonesia, perlu kehadiran merk2 baru yang produksi BEV, sehingga bisa menjangkau segmen pasar yang lebih luas.
Dalam menerapkan peralihan ke mobil listrik, harus dimulai dari pemerintah itu sendiri dimana transportasi publik beralih ke listrik, kendaraan dinas lembaga-lembaga pemerintah beralih ke kendaraan lsitrik.
"Hal itu merupakan bagian dari ajakan mengganti kendaraan ke BEV (Battery Electric Vehicle), menjadi promosi tersendiri. Perlu langkah-langkah tambahan dari lembaga keuangan dalam hal bunga, DP, pengurangan pajak penghasilan, pembebasan parkir dll," ujar Bebin.
