Setelah skandal Nissan atas kelalaian proses produksi, penghentian kegiatan pabrik serta ditundanya pengiriman mobil hasil produksi ke dealer ternyata masih diragukan oleh pemerintah Jepang.
Kementerian Transportasi Pemerintah Jepang merasa bahwa tata pengelolaan perusahaan ini masih tidak sempurnakarena Nissan dianggap gagal mengatasi kesalahan tersebut. Oleh karena itu, pihak pemerintah Jepang berencana untuk mengajukan pertanyaan ke managemen tertinggi Nissan.
"Kami akan melakukan wawancara dengan manajemen untuk menilai apakah laporannya akurat atau tidak," ujar Keiichi Ishii selaku Menteri Transportasi Pemerintah Jepang yang dikutip dari Nikkei (2/1).
Pihak Kementerian rencananya akan mengajukan pertanyaan kepada Chairman Nissan Motors yaitu Carlos Ghosn. Pria yang meresmikan pabrik baru Mitsubishi Indonesia pada 2017 lalu ini dipertanyakan soal belum adanya pernyataan kepada publik perihal skandal tersebut.
Dari permasalahan ini, dikabarkan pula pihak Nissan telah memberhentikan Wakil Direktur Eksekutif Manufaktur, Fumiaki Matsumoto. Selain itu, Nissan juga terancam dikenakan denda 200 juta Yen atau sekitar Rp 23 miliar terkait dugaan kelalaian ini.
