Setelah menggulirkan wacana sejak akhir tahun lalu, akhirnya per 1 Maret ini pemerintah mulai mengumumkan untuk memberikan insentif pembebasan pajak PPnBm untuk mobil baru. Hal ini direspon APM dengan mendiskon harga mobil mereka.
Tentu ada harapan yang diinginkan pemerintah saat mengeluarkan kebijakan tersebut. Seperti dikatakan Menko Ekonomi, Airlangga Hartanto pada Senin (1/3).
"Kita melakukan insentif untuk masyarakat agar bisa terus berbelanja. Selama ini kontribusi PDB di sektor manufaktur besar," katanya saat teleconfrence.
Jika hal itu tercapai ,maka industri ini menarik secara bersaing. "Dengan kembalinya sektor ini ke penjualan yang cukup baik bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 0,9-1 persen. Sehingga pertumbuhan ekonomi terjaga di level 4,5-5 persen."
Senada diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menyatakan jika langkah tersebut dilakukan untuk meng-counter penurunan daya beli akibat pandemi covid.
"Dunia usaha bisa survive dan pulih. Masyarakat juga pulih dari sisi konsumsinya. Kami fokus untuk menjumpstart, memulai aktivitas ekonomi yang mengalami penurunan signifikan di 2020," urainya.
Dalam skema relaksasi pajak ini, PPnBM yang ditanggung pemerintah diperkirakan sekitar Rp 2,99 triliun. Ini termasuk dalam bagian insentif usaha dari pemerintah yang tahun ini mencapai Rp 58,46 triliun.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan jika kondisi industri otomotif saat ini sangat terpuruk. Turun 46 persen produksinya dan sales turun 48 persen di 2020. Ini menurutnya jadi kondisi terburuk setelah 2008.
"Ini harus kejar, memang dalam datanya penjualan dari September ke Desember 2020 relatif membaik, ada rebound. Tapi Januari ada penurunan lagi dari sales, belum stabil di industri ini," urainya.
Padahal menurutnya peranan industri otomotif dan pendukungnya sangat besar. Bukan hanya karena sumbangan PDB, lebih dari itu industri otomotif dan manufaktur ini sudah menyumbang lebih dari 1,5 juta tenaga kerja di Indonesia.