OTODRIVER - Tilang uji emisi yang dilakukan saat ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi polusi udara yang terus memburuk.

Namun apakah kebijakan ini sudah tepat? mengingat penindakan hanya dilakukan 1 kali dalam 1 pekan dan jika terkena tilang, tidak akan mempengaruhi kendaraan tersebut dapat menurun emisinya.

Menurut pengamat otomotif dari ITB Yannes Martinus, kebijakan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 286, di mana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan dan emisi gas buang yang mengikuti Peraturan Gubernur mengenai ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

"Jadi aturannya saling mengingat, mengait dan membelit. Undang-undang tersebut telah mengintegrasikan persyaratan teknis laik jalan dengan isu emisi gas buang sebagai salah satu faktor penentu kelayakan kendaraan. Jadi, ya peraturan harus dijalankan," ujar Yannes saat dihubungi Otodriver, Selasa (5/9).

Ia juga menambahkan undang-undang bisa memiliki banyak pasal yang berhubungan satu sama lain, ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan dan persyaratan yang berbeda dapat diterapkan secara efektif dalam hal kelayakan kendaraan dan lingkungan.

Terkait dengan denda tilang emisi yang tidak mempengaruhi sebuah kendaraan berubah emsinya, "Denda yang dikenakan biasanya dikumpulkan pihak kepolisian dan tidak dialokasikan secara khusus untuk perbaikan emisi kendaraan, cara pandang tiap institusi berbeda kita tidak tau apakah dana tersebut disetorkan ke departemen keuangan atau tidak," papar Yannes.

Lantas ke mana biaya denda tilang tersebut?, Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta menyebut uang hasil tilang kendaraan yang tidak lolos atau belum uji emisi seluruhnya langsung masuk ke kas negara.

"Denda tilang disetor ke kas negara sebagai penerimaan bukan pajak," kata Wakil Kepala Dinas LH DKI Jakarta Sarjoko, Senin (4/9) dikutip dari Antara.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 285 dan 286 denda tilang paling banyak Rp250.000 untuk motor sedangkan mobil Rp500.000. (GIN)