Hampir separuh dinding bak sebuah truk medium duty jenis dump truck, dipotong las listrik, karena bak truk buatan Jepang ini dinilai melanggar ketentuan truk over-dimensi over-load (ODOL) yang ditetapkan Kementerian Perhubungan.
Proses pemotongan itu dilakukan di area parkir Hotel Bidakara, Jakarta, di sela acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat yang dihadiri semua kepala dinas perhubungan kabupaten/kota dan provinsi, Senin (2/3) lalu.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menegaskan, bak dump truck ini harus dipotong, karena sudah menyalahi ketentuan, selain juga karena tidak termasuk yang sehari-hari mengangkut satu dari enam komoditi industri yang boleh menggunakan armada truk ODOL.
"Dump truck ini yang tidak mengangkut enam komoditas. Itu truknya hanya mengangkut tanah," ujar Dirjen Budi.
Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono menyatakan pihaknya harus menegakkan aturan UU dengan melakukan penindakan terhadap truk pengangkut tanah karena jika dibiarkan akan merusak jalan selain juga mengancam keselamatan.
Beberapa waktu lalu di Karawaci, Tangerang, sebuah dump truck pengangkut tanah oleng dan terguling menimpa sebuah mobil Daihatsu Sigra dan mengakibatkan beberapa penumpang mobil tersebut meninggal dunia.
"Langkah pemotongan ini dalam rangka membangun optimisme bahwa di jalan kita semakin selamat dan tentunya dengan hasil seperti ini diharapkan juga nanti mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional," kata Djoko Sasono.
Dia menambahkan, pihaknya bersama pengusaha transportasi barang dan pelaku usaha sudah membuat kesepakatan bahwa jalan raya harus menjadi tempat yang ramah dan memberi keselamatan bagi siapa saja pengguna jalannya.
"Kami melakukan kegiatan ini memang ingin jalan menjadi tempat yang sehat, selamat, dan aman bagi penggunanya," ujarnya.
Kemenhub memberikan pengecualian denga membolehkan truk ODOL tetap beroperasi, syaratnya adalah truk tersebut digunakan mengangkut komoditi semen, baja, kaca lembaran, beton ringan, air minum dalam kemasan, keramik dan pulp. Pengecualian ini berlaku hingga 1 Januari 2023.