Percepatan penggunaan kendaraan listrik merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan amanat yang termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
Sejalan dengan itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko akan mempercepat penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai yang akan digunakanpada lingkungan pemerintah pusat, daerah, hingga TNI-Polri untuk menekan polusi di Indonesia.
"Pemerintah tengah menyiapkan inpres (Instruksi Presiden) untuk mempercepat penggunaan mobil listrik di lingkungan pemerintah, termasuk TNI dan Polri. Nanti di lingkungan pemerintahan diwajibkan menggunakan mobil listrik," kata Moeldoko pada konferensi pers di Jakarta, Senin, (11/7).
Lebih lanjut Ia mengatakan, setiap instasi TNI atau Polri di setiap daerah tidak harus membeli kendaraan listrik untuk keperluan dinas, bisa dengan cara sewa.
"Jadi sistemnya bisa aja nanti sifatnya bisa saja nyewa, seperti Kemenhub sekarang kan sewa dulu dari merek tertentu," kata Moeldoko.
Infantry Squad Vehicle/Carscoops
Para produsen otomotif sendiri juga sudah mengeluarkan kendaraan listrik untuk militer salah satunya GM (General Motors) dengan meluncurkan mobil Infantry Squad Vehicle (ISV) bertenaga listrik. Kendaraan militer canggih ini mengendong powertrain listrik GM eCrate.
Motor listrik tersebut sanggup memuntahkan tenaga 200 hp dan torsi 266 lb-ft (361 Nm) dari daya baterai 60 kWh, 400 volt dan menggerakkan roda belakang tetapi dapat dialihkan ke mode penggerak empat roda dengan cepat. Adapun baterai 60 kWh memberikan jangkauan antara 112- hingga 41 km (70 sampai 150 mil) dalam sekali pengisian daya.
Kendaraan listrik sendiri bisa menjadi peran dalam misi angkatan bersenjata, dengan suara yang hampir tidak terdengar mampu mendukung pasukan militer dalam menjalankan misi senyap militer.